Jawa Timur, Jumat, 28 Agustus 2026 - PT Indie Syafa Transforma menyampaikan bahwa perusahaan diduga mengalami kerugian dengan nilai sekitar Rp1,8 miliar dalam rentang waktu Mei 2025 hingga Agustus 2026, sebelum pelaksanaan proyek di wilayah Probolinggo benar-benar dimulai.

Pihak perusahaan menegaskan, kerugian tersebut bukan berasal dari pelaksanaan proyek yang sebelumnya telah dikerjakan. Menurut keterangan manajemen, proyek Cimahi maupun proyek di wilayah Lamongan dan Tuban disebut tidak mengalami kerugian dalam pelaksanaannya.

Namun, kondisi berbeda terjadi dalam persiapan proyek Probolinggo. Sejumlah biaya dan pengeluaran disebut telah muncul sejak tahap awal, sementara proyek tersebut belum dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.

Salah satu komponen yang menjadi perhatian perusahaan berkaitan dengan proses pengurusan kerja sama perbankan (PKS) dengan Bank BRI, termasuk berbagai kebutuhan administrasi dan persiapan rekening yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proyek.

Menurut pihak perusahaan, proses yang berjalan cukup lama tersebut secara otomatis menimbulkan tambahan beban operasional. Pengeluaran tetap harus dilakukan meskipun pekerjaan fisik proyek belum dapat dimulai.

Dugaan Gangguan dan Keterlambatan Proyek

Selain persoalan administrasi dan perbankan, perusahaan juga menyebut adanya sejumlah persoalan lain yang diduga turut memengaruhi kesiapan pelaksanaan proyek.

Manajemen PT Indie Syafa Transforma mengungkapkan bahwa ketika perusahaan mulai mempersiapkan pembangunan jembatan, muncul sejumlah kendala yang dinilai mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan.

Perusahaan menduga terdapat pihak-pihak tertentu yang sebelumnya pernah memiliki hubungan dengan perusahaan dan kemudian sudah tidak lagi menjadi bagian dari lingkungan perusahaan, namun diduga masih berupaya mencampuri atau memengaruhi proses yang sedang berjalan.

Meski demikian, pihak perusahaan menyatakan bahwa dugaan tersebut masih akan dikaji dan dituangkan berdasarkan bukti serta dokumen yang dimiliki. Karena itu, perusahaan tidak ingin mengambil kesimpulan secara sepihak sebelum seluruh fakta dan data dapat diperiksa secara menyeluruh.

Kemunduran Proyek Dinilai Sebagai Kerugian Perusahaan

Manajemen menjelaskan bahwa keterlambatan proyek pada dasarnya juga menjadi bagian dari kerugian perusahaan. Pasalnya, sejak proyek direncanakan, perusahaan telah mengeluarkan berbagai biaya untuk persiapan, administrasi, pengurusan kerja sama, kebutuhan perbankan, sumber daya manusia, hingga kebutuhan operasional lainnya.

"Ketika proyek mengalami kemunduran, biaya tetap berjalan. Pengurusan PKS, kebutuhan administrasi, perbankan dan berbagai persiapan lainnya sudah mengeluarkan anggaran, sementara pekerjaan di lapangan belum dapat dimulai secara maksimal," demikian penjelasan pihak perusahaan.

Perusahaan juga menyebut adanya persoalan terkait rekening yang dalam prosesnya mengalami pemblokiran, sehingga semakin memperpanjang proses administrasi dan berdampak terhadap kelancaran persiapan proyek.

Kerugian Akan Dituangkan dalam Laporan Auditor

Terkait estimasi kerugian sekitar Rp1,8 miliar, PT Indie Syafa Transforma menyatakan bahwa angka tersebut nantinya akan dituangkan dan diverifikasi melalui berkas laporan auditor keuangan.

Dengan demikian, nilai tersebut masih merupakan estimasi berdasarkan perhitungan internal perusahaan dan belum dapat disebut sebagai nilai kerugian final sebelum dilakukan pemeriksaan serta audit terhadap seluruh dokumen transaksi dan pengeluaran.

Manajemen menegaskan bahwa perusahaan akan mengumpulkan seluruh bukti pendukung, mulai dari dokumen pengurusan PKS, transaksi perbankan, biaya operasional, pengeluaran selama masa persiapan proyek, hingga dokumen yang berkaitan dengan keterlambatan pekerjaan.

Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh persoalan dapat diketahui secara objektif dan dapat dibedakan antara biaya operasional yang memang diperlukan dengan kerugian yang timbul akibat keterlambatan maupun persoalan lainnya.

Perusahaan Ingin Persoalan Dibuka Berdasarkan Data

PT Indie Syafa Transforma berharap seluruh persoalan yang terjadi dalam persiapan proyek Probolinggo dapat diselesaikan berdasarkan fakta, dokumen, dan mekanisme hukum yang berlaku.

Perusahaan juga menyatakan tidak ingin membangun tuduhan terhadap pihak tertentu tanpa bukti yang cukup. Namun, apabila hasil pemeriksaan dan audit nantinya menemukan adanya tindakan pihak tertentu yang terbukti menimbulkan kerugian terhadap perusahaan, manajemen akan mempertimbangkan langkah sesuai ketentuan hukum.

Bagi perusahaan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut tertundanya pembangunan proyek, tetapi juga berkaitan dengan biaya, waktu, tenaga, serta sumber daya yang telah dikeluarkan sejak tahap persiapan.

"Setiap kemunduran proyek merupakan konsekuensi biaya bagi perusahaan. Karena itu, seluruh pengeluaran dan persoalan yang terjadi sejak Mei 2025 hingga Agustus 2026 akan kami dokumentasikan dan kami serahkan kepada auditor untuk diperiksa secara objektif," tegas pihak manajemen.

Hingga berita ini disusun, pihak perusahaan menyatakan masih melakukan inventarisasi dokumen dan perhitungan keuangan guna memastikan secara pasti besaran kerugian yang terjadi sebelum proyek Probolinggo dimulai.

Penulis Irfan Agus.SE